Cara menghitung Pajak Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 29

Cara menghitung Pajak Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 29

Kamis, 11 September 2014 / 1 Comment

Baiklah pada kali ini kita akan menghitung Pajak daripada pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 29 dari contoh soal yang lama
Diketahui rupanya selain bekerja di PT. Kita, Kartono juga memiliki usaha bersama Istrinya dengan peredaran bruto sebagai berikut:
No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp  25.000.000
2	Februari	Rp  55.000.000
3	Maret	Rp  45.000.000
4	April	Rp  40.000.000
5	Mei	Rp  50.000.000
6	Juni	Rp  75.000.000
7	Juli	Rp  65.000.000
8	Agustus	Rp  70.000.000
9	September	Rp  35.000.000
10	Oktober	Rp  30.000.000
11	Nopember	Rp  45.000.000
12	Desember	Rp250.000.000
		Rp785.000.000
Catatan:
- Dalam menyusun SPT Tahunan karto memilih menggunakan norma      penghitungan penghasilan Netto (Misal 20%)
- Penghasilan bunga di PT. Suka Pinjam Rp 15.000.000, membayar zakat ke    Baziz Rp 12.000.000
- Penghasilan antara Kartono di gabung dengan penghasilan usaha istri
- Info untuk mengisi SPT
- Menjual ke Pemerintah sebesar Rp 100.000.000
- Memproleh penghasilan dari sewa mobl dari PT. KU sebesar Rp 25.000.000
- Menerima bunga deposito dari bank mandiri sebesar Rp 20.000.000
- Selama tahun 2010 telah membayar pajak sendiri sebesar Rp 12.000.000
- Memproleh bantuan dari Departemen Perindustrian Rp 50.000.000 untuk mengembangkan usahanya
Jawab
Peredaran Usaha			Rp785.000.000
Norma			20%
Penghasilan Netto Usaha			Rp157.000.000
Pendapatan Gaji Netto			Rp130.518.000
Bunga Pinjaman			Rp15.000.000
Sewa Kendaraan			Rp25.000.000
Penghasilan Net Dalam Negeri			Rp327.518.000
Zakat			Rp12.000.000
Pendapatan Setelah Zakat			Rp315.518.000
PTKP (K/3)			Rp56.700.000
PHKP			Rp258.818.000
PHKP Pembualatan			Rp258.818.000
PPh Terutang
5%	x 50.000.000
15%	x 200.000.000
25%	x .818.000
		= 34.704.500
Kredit Pajak
PPh Pasal 21 PT. Kita			Rp 9.717.700	- Soal yang dulu
PPh Pasal 22 Pemerintah			Rp 1.500.000	- 100.000.000 x 1,5%
PPh Pasal 23 Bunga Pinjaman			Rp 2.250.000	- 15.000.000 x 15%
PPh Pasal 23 PT. KU (Sewa Mobil)			Rp 500.000	- 25.000.000 x 2%
PPh Pasal 24 (Pendapatan Luar Negeri)			Rp          -
PPh Pasal 25			Rp 12.000.000	- Bayar angsuran pajak
Total Kredit			Rp 25.967.700
PPh Pasal 29 / Kurang Bayar			Rp 25.967.700	-34.704.500	Rp8.736.800

PPh Pasal 4 Ayat 2 dan 3

PPh Pasal 4 Ayat 2 dan 3

Rabu, 10 September 2014 / 1 Comment

PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final)

Objek penghasilannya adalah:

1.       Sewa tanah dan bangunan – 10%

2.       Hadiah undian – 25%

3.       Bunga deposito, Tabungan, Diskonto – 20%

4.       Deven untuk Wp Op (Wajib pajak Orang pribadi) – 10%

5.       Jasa Giro – 20%

6.       Jasa Konstruksi – 2%

Note:

-          Penghasilan tersebut tidak dapat digabung dengan penghasilan Netto usaha untuk menghitung PHKP

-          Pajak yang dipotong atas penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai kredit pajak

Pasal 4 Ayat 3 (BukanObjek Pajak)

PPh (Pajak Penghasilan)

PPh (Pajak Penghasilan)

Selasa, 09 September 2014 / No Comments

PPh Pajak Penghasilan
Dasar hukum UU No. 36 Th 2008
1	Ciri-ciri PPh
	- Pajak Subjektif - Orangnya
	- Langsung - Tidak bisa dibebankan
	- Tarif Pajak Progresif - Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pajaknya
	- Pajak masa & tahunan
	- Pemungutan menggunakan sistem Self Assisment
	- Pajak Pusat
2	Subjek Pajak PPh
	- Orang pribadi
	1. Karyawan
	2. Usaha / Pekerja Bebas
	- Badan Usaha
3	Objek Pajak PPh adalah penghasilan
	Penghasilan menurut UU Pasal 4 No. 36 Th 2008 adalah
	Suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diproleh oleh Wajib Pajak dari dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dapat di konsumsi, menambah kekayaan dalam bentuk apapun.
4	Klasifikasi Penghasilan
	- Penghasilan atas kerjaan - Gaji, Tuhjangan, Bonus (PPh21 Masa)
	- Penghasilan atas usaha - Laba
	- Penghasilan atas Aset/ Modal - Bunga, Deviden, Royalti (Tidak berujut)
	- Penghasilan Lain-lain - Hadiah
5	Bukan Objek Pajak
	- Zakat, Hibah
	- warisan - pemberian kebutuhan pokok natura
	- wakaf - Bnatuan, Subangan
	- Keuntungan persekutuan

Penjelasan Pajak Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25

Penjelasan Pajak Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25

/ 1 Comment

Kredit Pajak Pasal 21 (Penghasilan atau Gaji yang di Proleh)

Kredit Pajak Pasal 22 (Penjuaslan ke Instansi Pemerintah, Impoort, Industri dll)

1.       Dipotong oleh bendahrawan pemerintah Pusat/ Daerah, atas penjualan BKP (Barang Kena Pajak) atau mejual kepemeritah, tarifnya 1,5% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak/Nilai Penjualan)

2.       Dipungut oleh Bea Cukai atas import BKP dari luar negeri
- Tarif 2,5% x Nila Import (ada API)
- Tarif 7,5% x Nilai Import tidak punya API (Angka Pengenal Pajak)

3.       Di pungut oleh produsen atas penjualan BKP tertentu antara lain:
- Baja                     0,30% x DPP
- Otomotif           0,45% x DPP
- Semen               0,25% x DPP
- Kertas                0,1% x DPP

Kredit Pajak Pasal 23 (Pajak yang di Potong Oleh Pihak Lain)/ WHT (With Holding Tax)

1.       Deviden untuk Wajib Pajak badan usaha adalah dengan meyertakan saham kurang dari 25% tarif nya adalah 15%

2.       Bunga pinjaman bukan dari Bank tarifnya 15%

3.       Royalti tarif 15%

4.       Sewa bukan tanah dan bangunan tarif 2%

5.       Jasa service, Maklon dll tarif 2%

Kredit Pajak Pasal 24 (Pajak Penghasilan Luar Negeri)

Adalah pajak yang dipotong atas perolehan WP orang pribadi maupun badan usaha di Luar Negeri

Rumusnya adalah:

Penghasilan Luar Negeri x PPh terutang  : PHKP

Note :

Yang dikreditkan sebagai Kredit Pajak Pasal 24 adalah perhitungan terkecil antara pajak yang sudah dipotong diluar Negeri dengan dengan hasil perhitungan rumus dalam Negeri.

Kredit Pajak Pasal 25

Pajak yang dibayar sendiri  oleh WP atau angsuran bulanan dalam tahunan berjalan

Rumus :

PPh terutang Th sebelumnya – Kredit Pajak (Pasal 21, 23, 24) : 12

Ref :http://www.tarif.depkeu.go.id/

Klasifikasi Pajak

Klasifikasi Pajak

Senin, 08 September 2014 / 1 Comment

Klasifikasi Pajak

Pajak dibagi atas 3 bagian yaitu:
1.  Pajak berdasarkan  Golongan
      a.       Pajak langsung : Tidak bisa dibebankan, ex: PPh (10%)
      b.      Pajak tidak langsung : Dibebankan pada konsumen, ex: PPn (10%)

2.  Pajak berdasakan Sifat

a.       Pajak subjektif : Wajib Pajak (WP) Pribadi, Badan Usaha (SàO)

b.       Pajak Objektif : OàS

3. Pajak berdasakan Lembaga Pemungutan
     a.       Pajak Pusat : PPh, Kendaraan, PPn, Reklame
     b.      Pajak daerah : Rumah makan, Tontonan dll

Sistem Pemungutan Pajak
    1.       Official Assesment (OA) : dihitung oleh KPP seperti PBB
    2.       Self Assesment (SA) : dihitung oleh WP seperti PPn
    3.       With Holding Tax (WHT) : KPP dibantu oleh pihak ke 3 seperti PPh

Tarif-tarif dalam Pajak
    1.       Tarif pajak Propersional à PPn (1%)
    2.       Tarif pajak Tetap
    3.       Tarif pajak digresif : Persentasi pajaknya semakin rendah saat dasar pengenaan pajaknya meningkat
    4.       Tarif pajak Progresif à PPh
Klasifikasi tetang tarif pajak Progresif / 1 Tahun

-          5%                  = 0 à50.000.000

-          15%                = 50.000.000 à 250.000.000

-          25%                = 250.000.000 à 500.000.000

-          30%                = Diatas 500.000.000

Contoh: PHKP / Laba Usaha = 550.000.000

-          5%                  x 50.000.000       = 2.500.000

-          15%                x 200.000.000     = 37.500.000

-          25%                x 250.000.000     = 62.500.000

-          30%                x 50.000.000       = 15.000.000 +

           = 117.500.000

PPH Fasilatas dan Non Fasilatas

PPH Fasilatas dan Non Fasilatas

/ No Comments

Cara menghitung PPh  Badan Usaha dengan Sistem Fasilitas dan Non Fasilitas
Sebelum menghitung berapa jumlah PPh badan usaha kita harus mengetahui berapa HPP nya untuk menghitung HPP adalah sebagai berikut
Harga Pokok Penjualan (HPP) = Persedian Awal + Pembelian - Persediaan Akhir
Contoh:
Persediaan Awal	Rp ,200,000,000
Pembelian	Rp ,300,000,000
Biaya Angkut	Rp  125,000,000
		Rp ,625,000,000
Persediaan Akhir	Rp   350,000,000
Laba Netto/HPP		Rp3,275,000,000
PPh
Penjualan	Rp5,200,000,000
HPP	Rp3,275,000,000
Laba Broto	Rp ,925,000,000
Biaya Usaha	Rp1,800,000,000
laba PHKP	Rp   125,000,000
PPh Terutang	Fasilitas	Rp  ,800,000,000	x	Rp 25,000,000	Rp115,384,615
		Rp ,200,000,000
		Rp   115,384,615	x	25% x 50%	Rp14,423,076.92
	Non Fasilitas	Rp   125,000,000	-	Rp115,384,615	Rp 9,615,385
		Rp       9,615,385	x	25%	Rp2,403,846.15
	Pokok Pajak	Rp     14,423,077	+	Rp    2,403,846	Rp16,826,923
Bagaimana jika PPh ternyata di stor tanggal 3 Mei 2013, PPh tahunan terutang distor 4 Mei 2013, Berapa sanksinya?
Sanksi
Bunga =	Rp     16,826,923	x 2%	=	Rp  336,538.46
Denda =	Rp       1,000,000	(Ketentuan)	=	Rp    1,000,000
Jumlah yang harus dibayar			=	Rp    1,336,538

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak

Jumat, 01 Agustus 2014 / 1 Comment

Berbicara tentang pajak tentu semua orang berfikir kalau itu adalah merupakan suatu beban atau suatu iuran setiap orang yang dipungut oleh negara atau suatu lembaga yang berkuasa yang bersifat memaksa.
Pajak sudah diterapkan mulai dari jaman dulu dimana suatu wilayah yang terdapat lembaga tertinggi yang mengatur dan berkuasa atas wilayah tersebut, contoh waktu jaman penjajahan dimana pajak tersebut telah diterapkan dan dipaksakan agar semua orang membayar upeti kepada yang berkuasa..

Bila menurut para ahli pajak itu mengandung banyak pengertian, namun agar kita cepat mengerti serta mengingatnya berikut elemen-elemen yang terdapat pada pajak itu sendiri.

1. Iuran setiap orang terhadap yang berkuasa.
2. Dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Daerah (yang berkuasa).
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila masih ada Surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai Public investment.
5. Pajak mempunyai sifat butgateir (pendapatan) dan reguler (mengatur)
6. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

Demikianlah elemen yang terdapat pada tubuh pajak tersebut, jika disimpulkan maka
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang berkuasa) yang bersifat dipaksakan berdasarkan undang-undang (aturan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.


Credit to image:http://energitoday.com/2014/04/24/dirjen-pajak-janji-tertibkan-pengusaha-tambang-tak-taat-pajak/